Seputar Mudharabah dan Musyarakah

Seputar Mudharabah dan Musyarakah

A.    Mudharabah

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari’ah, prinsipnya berdasarkan akad mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib ‘pengelola’, sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal ‘penyandang dana’. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana). Sementara itu, pengusaha/peminjam dana akan berfungsi sebagai mudharib ‘pengelola’. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

·         Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapakan pada:

a.      Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya.

b.      Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus ntuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijaroh saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

a.      Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

b.      Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

·         Implementasi pada Perbankan Syari’ah

Disini akan diberikan beberapa implementasi mudharabah pada perbankan syari’ah, diantaranya pada Bank BRI Syari’ah, Bank Mega Syari’ah, Bank Syari’ah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia.

1.      Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB merupakan program yang memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik Tabungan BRISyariah iB untuk memperoleh hadiah emas murni. Sehingga total hadiah yang diberikan selama Program Hujan Emas Tabungan BRISyariah iB lebih dari 9 kg untuk 218 orang pemenang selama 2 periode

Manfaat

Ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah

Fasilitas

Program ini didukung dengan FAEDAH (Fasilitas Serba Mudah), merupakan fasilitas-fasilitas menarik yang diberikan kepada Nasabah Tabungan BRISyariah iB berupa:

• Ringan, Setoran Awal Minimal Rp50.000
• Gratis Biaya Administrasi Bulanan Tabungan
• Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM
• Gratis Biaya Tarik Tunai di ATM BRI,
• Jaringan ATM Bersama & PRIMA
• Gratis Biaya Cek Saldo di ATM BRI,
• Jaringan ATM Bersama & PRIMA
• Gratis Biaya Transfer di ATM BRI, Jaringan ATM Bersama & PRIMA
• Gratis Biaya Debit PRIMA

2.      Deposito BRISyariah iB

Definisi

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu.

Keuntungan                 

Dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu kuatir akan pengelolaan dana

Fasilitas

1. ARO (Automatic Roll Over)
2. Bilyet Deposito

Persyaratan 

Rekening atas nama perorangan :

• Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,-
• Menyerahkan fotokopi identitas diri atau kuasanya (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
• Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa di atas meterai yang cukup.
• Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.

Rekening atas nama perusahaan :

• Minimal saldo pembukaan Rp.2.500.000,-
• Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya.
• Dalam hal pembukaan dan/atau klausul pembukaan rekening lainnya dikuasakan oleh pengurus maka harus disertakan surat kuasa asli yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa diatas meterai yang cukup.
• Menyerahkan persetujuan para pengurus berwenang sesuai Anggaran Dasar bahwa penabung dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan dalam Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
• Menyerahkan fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya (jika ada), berta pengesahan Departemen Kehakiman.
• Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya.
• Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasi maupun Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.

3.      Tabungan Haji iB MS (Mega Syari’ah)

Keunggulan

• Bagi hasil yang kompetitif
• Fasilitas SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
• Fleksibel dalam menentukan setoran
• BEBAS biaya administrasi
• Mendapatkan souvenir yang menarik
• Kemudahan setor on line real time diseluruh Cabang Bank Mega Syariah, Mega Mitra Syariah dan Gallery Bank Mega Syariah.
• Fasilitas autodebet untuk setoran bulanan

Syarat dan Ketentuan

• Nasabah tabungan perorangan
• Setoran awal Rp. 200.000,-
• Usia minimal 17 tahun (Memiliki KTP)
• Mengisi formulir pembukaan Tabungan Haji iB Mega Syariah

Persyaratan

• Bukti Identitas Diri : KTP/SIM/Paspor

4.      BSM Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

Fitur:

• Berdasarkan prinsip syariah mudharabah muthlaqah
• Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah
• Minimum setoran awal Rp50.000
• Minimum setoran berikutnya Rp25.000
• Minimum saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban Rp50.000.

Syarat: Kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

Manfaat:

• Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban
• Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian kurban
• Bagi hasil yang cukup kompetitif.

5.      Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB (BMS)

Pembiayaan Usaha Produktif Sesuai Syariah

Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Keunggulan :

·         Proses cepat dan persyaratan mudah.

·         Perlindungan asuransi syariah.

·         On line pembayaran angsuran diseluruh cabang Bank Mega Syariah, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

·         Jangka waktu fleksibel.

Tujuan :

Modal kerja usaha produktif ( pengadaan bahan baku, barang dagangan/persediaan, kebutuhan menutupi hutang / piutang usaha dan kebutuhan operasional dan ekspansi usaha lainnya).

Plafond Pembiayaan :

Rp. 100.000.000 - Rp 10.000.000.000,-

Jangka Waktu Pembiayaan : 1 - 3 tahun.

Uang Muka :

Minimal 20% dari total kebutuhan modal kerja.

Persyaratan Umum :

·         Warga Negara Indonesia.

·         Perorangan, usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun.

·         Badan Hukum (PT, Yayasan, Koperasi) dengan masa usaha minimal 2 (dua) tahun memiliki kinerja baik.

·         Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah.

·         Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian bank.

Biaya - Biaya : Administrasi, Asuransi, dan Notaris.

6. Pembiayaan Modal Kerja (BMI)

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

Peruntukkan :

Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia

Fitur :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
4. Plafond mulai Rp 100 juta
5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan

Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

Individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
4. Fotocopy NPWP
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Institusi/Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus
2. NPWP institusi yang masih berlaku
3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya
4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
5. Data-data pengurus perusahaan
6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)
9. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada.

B.    Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

• Aplikasi dalam Perbankan

Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan Bank bersama-sama menyediakan dana untuk membiayaai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

Sumber:

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani, Jakarta.

http://www.brisyariah.co.id/

http://www.bsmi.co.id/

http://www.syariahmandiri.co.id/

http://www.muamalatbank.com/

 

Makalah Fiqh Mu'amalah II " 'Ariyah "

A.  Pengertian ‘Ariyah

Ariyyah atau ‘Ariyah diartikan dalam pengertian etimologi (lughat) dengan beberapa macam makna, yaitu:

1.      ‘Ariyah adalah nama untuk barang yang dipinjam oleh umat manusia secara bergiliran antara mereka. Perkataan itu diambil dari masdar at ta’wur dengan memakai artinya perkataan at tadaawul.

2.      ‘Ariyah adalah nama barang yang dituju oleh orang yang meminjam. Jadi perkataan itu diambil dari akar kata ‘arahu-ya’ruuhu-‘urwan.

3.      ‘Ariyah adalah nama barang yang pergi dan datang secara cepat. Diambil dari akar kata ‘aara yang artinya pergi dan datang dengan secara cepat.

Itulah makna perkataan ‘Ariyah yang shahih dan pengambilannya. Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab :

·         Madzhab Maliki (Al Malikiyah)

‘Ariyah didefinisikan lafazhnya berbentuk masdar dan itu merupakan nama bagi sesuatu yang dipinjam. Maksudnya adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa ongkos. Contoh: meminjamkan/memberikan hak memiliki manfaatnya motor (suatu benda) ditentukan waktunya dengan tanpa ongkos. Atau manfaat bajak untuk membajak tanah pada masa yang ditentukan. Maka pemberian hak memiliki manfaat tersebut dinamakan ‘Ariyah (meminjamkan).

·         Madzhab Hanafi (Al Hanafiyah)

‘Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa ‘Ariyah adalah “membolehkan” bukan “memberikan hak milik”. Pendapat ini tertolak dari dua segi, yaitu:

a.       Bahwa perjanjian untuk meminjamkan itu dianggap sah dengan ucapan memberikan hak milik, tetapi tidak sah dengan ucapan membolehkan kecuali dengan tujuan meminjam pengertian memberikan hak milik.

b.       Bahwasannya orang yang meminjam boleh meminjamkan sesuatu yang ia pinjam kepada orang lain jika sesuatu tersebut tidak akan berbeda penggunaannya dengan perbedaan orang yang menggunakan baik dari segi kekuatan atau kelemahannya. Seandainya meminjamkan itu hanya membolehkan, maka orang yang meminjam tidak sah meminjamkan kepada orang lain.

·         Madzhab Syafi’i (Asy Syafi’iyyah)

Perjanjian meminjamkan ialah membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan.     Misalnya adalah ani meminjamkan buku fiqh (halal diambil manfaatnya) kepada lina (orang yang berkeahlian melakukan amal sukarela), maka sahlah ani untuk meminjamkan buku fiqh tersebut kepada lina.

·         Madzhab Hambali (Al Hanabilah)

‘Ariyah adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos.

Kata ‘ariyah secara bahasa berarti pinjaman. Istilah ‘ariyah merupakan nama atas sesuati yang dipinjamkan. Sedangkan menurut terminologi, pengertian ‘ariyah adalah

إبَاحَةُ المَنفَعَةِ بِلَا عِوَضٍ

“Kebolehan memanfaatkan benda tanpa memberikan suatu imbalan.”

B.     Dasar Hukum ‘Ariyah

Meminjamkan (membutuhkan pertolongan orang lain) pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebaikan yang dikehendaki oleh manusia. Jadi dengan melihat keadaannya, maka hukumnya adalah sunnah, tetapi menurut Amir Syarifuddin hukumnya adalah boleh atau mubah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan syara’.[1] Kadang-kadang bisa juga hukumnya menjadi wajib, contohnya ketika kesehatan atau keselamatan seseorang itu tergantung pada payung ketika orang tersebut berada di padang pasir yang sangat panas, maka kita wajib meminjamkan payung kepadanya. Tetapi kadang juga bisa menjadi haram, contohnya ketika ada seseorang laki-laki meminjam budak perempuan temannya untuk dinodai, maka hukum meminjamkan budak perempuan adalah haram.

Adapun dasar hokum diperbolehkannya bahkan disunnahkannya ‘ariyah adalah ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis-hadis sebagai berikut:[2] 

 (#qçRur$yès?ur ’n?tã ÎhŽÉ9ø9$# “uqø)­G9$#ur wur (#qçRur$yès? ’n?tã ÉOøOM}$# Èbºurô‰ãèø9$#ur  …..Ÿ ÇËÈ  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah : 2)

 ¨bÎ) ©!$# öNä.ããBù'tƒ br& (#r–Šxsè? ÏM»uZ»tBF{$# #’n<Î) $ygÎ=÷dr& ...... ÇÎÑÈ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (An-Nisa : 58)

العَارِيَةُ مُؤَذَاةٌ

“Barang peminjaman adalah benda yang wajib dikembalikan.” (H.R. Abu Daud)

مَطلُ الغَني ظُلم

“Orang kaya yang memperlambat (melalaikan) kewajiban membayar utang adalah zalim (berbuat aniaya).” (H.R. Bukhari dan Muslim)

C.    Rukun ‘Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah, karena akad al-‘riyah termasuk akad yang mengikat salah satu pihak. Jadi apabila seseorang mengatakan kepada orang lain “saya pinjamkan sepeda ini pada engkau”, maka menurut ulama Hanafiyah sudah sah dan tidak perlu disambul dengan qabul.[3] Akan tetapi, menurut Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dalam akad al-‘ariyah diperlukan qabul.[4]

Menurut ulama Syafi'iyyah, dalam 'ariyah disyaratkan adanya lafadzh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun ‘ariyah ada empat, yaitu:

1. Mu'ir {orang yang meminjamkan/memberikan pinjaman/orang yang mengutangkan (berpiutang)}
2. Musta'ir (orang yang menerima pinjaman/peminjam/ orang yang menerima utang)
3. Mu’ar (barang yang dipinjam/ benda yang diutangkan)
4. Shighat atau Ijab dan Qabul, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan, seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “ saya mengaku berutang benda anu kepada kamu”.

D.    Syarat ‘Ariyah

Adapun syarat-syart al-‘ariyah itu diperinci oleh para ulama fiqh sebagi berikut :

1. Mu’ir {orang yang mengutangkan (berpiutang)}

Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya atau pemilik yang berhak menyerahkannya. Orang yang berakal dan cakap bertindak hukum. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.

2. Mus’tair (orang yang menerima utang)

-          Baligh

-          Berakal

-          Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah curatelle) atau orang yang berada dibawah perlindungan, seperti pemboros. Hendaklah seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil dan orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.

3. Mu’ar (benda yang diutangkan)

-          Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ‘ariyah yang mu’arnya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.

-          Pemanfaatan itu dibolehkan oleh syara’ (tolong menolong dalam hal kebaikan), maka batal ‘ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’. Misalnya kendaraan yang dipinjam harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara’, seperti bersilaturahmi, berziarah dan sebagainya. Dan apabila kendaraan tersebut digunakan untuk pergi ke tempat maksiat maka peminjam dicela oleh syara’, sekalipun akad atau transaksi ‘ariyah pada dasarnya sah.

-          Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya karena manfaat barang yang dipinjamnya bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain, tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama 1 bulan tetapi hanya ditempati selama 15 hari, maka sisanya boleh diberikan kepada orang lain.

-          Jenis barang yang apabila diambil manfaatnya bukan yang akan habis atau musnah seperti rumah, pakaian, kendaraan. Bukan jenis barang yang apabila diambil manfaatnya akan habis atau musnah seperti makanan.

-          Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak).

E.     Hal - Hal Yang Harus Dijelaskan Dalam ‘Ariyah

·         Macam – Macam ‘Ariyah

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjaman meminjam (‘ariyah) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam :

1.      ‘Ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangaka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. ‘Ariyah ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

2.      ’Ariyah mutlaqah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad ‘ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan.

·         Pembayaran Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu’ir). Setiap utang adalah wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Rasulullah SAW bersabda :

“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim atau berbuat aniaya”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Adapun melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman itu diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang. Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik diantara kamu ialah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Jika  penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang memberi utang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka tambahan tersebut tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya. Rasulullah SAW bersabda :

“ Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.” (H.R. Baihaqi)

·         Tanggung Jawab Peminjam

Bila peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Demikian menurut Ibnu Abbas, ‘Aisyah, Abu Hurairah, Syafi’I dan Ishaq dalam hadist yang diriwayatkan oleh Samurah, Rasulullah SAW bersabda :

“Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia terima, hingga ia mengembalikannya”.

·         Tata Krama Berutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut :

a.      Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berutang dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan 2 (dua) orang saksi perempuan.

Allah SWT berfirman,

(#r߉Îhô±tFó™$#ur Èûøïy‰‹Íky­ `ÏB öNà6Ï9%y`Íh‘ ( bÎ*sù öN©9 $tRqä3tƒ Èû÷ün=ã_u‘ ×@ã_tsù Èb$s?r&zöD$#ur `£JÏB tböq|Êös? z`ÏB Ïä!#y‰pk’¶9$# br& ¨@ÅÒs? $yJßg1y‰÷nÎ) tÅe2x‹çFsù $yJßg1y‰÷nÎ) 3“t÷zW{$# …..4 ÇËÑËÈ    

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa”. (Q.S. Al-Baqarah : 282)

b.      Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayar/mengembalikannya.

c.       Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membalaskannya.

d.      Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

F.      Aplikasi ‘Ariyah Dalam Ekonomi dan Bisnis

Melalui akad ‘ariyah, seseorang dapat meminjam manfaat barang orang lain hingga batas waktu tertentu, meskipun tanpa harus memberikan kompensasi. ‘Ariyah digunakan dalam kondisi yang mendesak, terutama ketika seseorang tidak memiliki modal (uang) untuk membeli atau bahkan menyewa barang (produk) yang sangat dibutuhkannya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

·         Drs.H.Hendi Suhendi,M.Si. 2002. Fiqh Muamalah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

·         Dr.H.Nasrun Haroen, Ma. 2007. Fiqh Muamalah. Gaya Media Pratama, Jakarta.

·         Abdulrahman al jazira. 1994. Fiqih empat madzhab(Hanafi, Maliki, Asy syafi’I dan Hambali). Asy syafa’, Semarang.

·         Burhanudin S. 2010. Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis. Ijtihad Ilmu,Yogyakarta.

·         Prof.DR.H.Abdul Rahman G, M.A, Drs. H. Ghufron Ihsan, MA, Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. 2010. Fiqh Muamalat. Kencana, Perdana Media Grup, Jakarta.

---

[1] Amir Syarifuddin, Loc. Cit.

[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93-94.

[3] Imam al-kasani, al-Bada’I’u ash-shana’, jilid VI, hlm. 214

[4] Ibid.